Hees Di Leuweung Bapinang Kalimantan Tengah

Mengayuh Sampan di Sungai Mentaya, Bapinang Hulu

2012-02-15T20:56:00.000+07:00

Mengayuh Sampan di Sungai Mentaya

Menjala Ikan di Sungai Mentaya

2012-02-06T20:03:00.001+07:00

Menjala Ikan di Sungai Mentaya

Sebuah Perasaan Untuk Indonesia-ku

2012-01-27T18:58:00.000+07:00

Perasaan-ku, kejadian di Indonesia seperti dibiarkan mengalir begitu saja...
padahal itu merupakan buih-buih penghancuran hukum dan keretakan NKRI...
bencana kemanusiaan satu-satu muncul...
kemiskinan, demo tanah, demo buruh, demo hukum sampai bencana bernuansa SARA
aneh, semuanya seperti dibiarkan saja..., apa sedang menjalankan politik "Pembiaran"
Pancasila dan UUD 1945 dikemanakan... !!!
Apa sedang menunggu "RAkyat bersaTU Ankat beDIL" (RATU ADIL)...
Ayo bangun, lihat, dengar dan jalankan amanat rakyat...

-Perasaanku-

Indonesia-ku

2012-01-25T00:23:00.000+07:00

Menangislah yang keras Indonesia-ku
Berteriaklah yang lantang Indonesia-ku
Mengapa kau selalu menghampiri-ku
Walau ku sadar kau tetap akan datang

Kemarin menangis...

Hari ini menangis...

Mengapa kau selalu menangis Indonesia-ku

Walau ku sadar bahwa itu sebuah pilihan

Bencana alam selalu datang tanpa terduga...
Bencana kemanusiaan silih berganti seperti bersambung...
Bencana-bencana tiada henti untuk Indonesia-ku
Walau ku sadar ini adalah peringatan-Nya untuk berpikir dan berbuat baik

                              Aku hanya bisa melihat tentang Indonesia-ku
                              Aku hanya bisa mendengar tentang Indonesia-ku
                              Aku hanya bisa terdiam dan tak berdaya
                              Walau ku sadar aku hanya baru bisa untuk menulis
                               tentang Indonesia-ku ini...

-Arwin MH 25012012-

Desa Hantipan : Pertandingan Sepak Bola antara Pemilik Klotok L jurusan Sampit-Mendawai Melawan Desa Bapinang Hilir Laut

2012-01-19T21:08:00.000+07:00

Hobi adalah pekerjaan bukan wajib namun perlu dilaksanakan, hal itu juga yang terjadi pada perkumpulan pemilik klotok L jurusan Sampit-Mendawai yang melaksanakan hobinya untuk menghilangkan rasa capek dengan bersepakbola di Desa Hantipan.

Lapangan Tergenang air, maklum musim hujan

Bersiap-siap menunggu lawan dan sekalian surut air

pasukan pemilik klotok L Sampit - Mendawai

PS desa bapinang hilir laut datang dan pakai kaus berwarna biru langit

tukar cindera mata, namun desa bapinang hilir laut lupa bawa,...

mejeng sebelum bertanding

panitia siap-siap melaporkan perjalanan pertandingan

para pendukung masing-masing kesebelasan.

pertandingan dilaksanakan walau genangan air dimana-mana

gaya penonton di desa hantipan

pertandingan selesai, dan kembali ke pekerjaan semula

Entahlah hasil pertandingannya berapa lawan berapa, karena itu tidak penting. Yang jelas hobi itu sudah dilaksanakan.

Berita REDD : Peran Kelompok Ibu-ibu dalam Produksi Minyak Kelapa

2012-01-18T16:31:00.000+07:00

Kelompok Ibu-ibu Gambut Lestari Bapinang Hulu

Ketika bapak-bapaknya pergi mencari getah jelutung dan berladang di hutan, para ibu-ibunya bersepakat untuk berkelompok dalam kegiatan pembuatan minyak kelapa (minyak lala). Mata pencaharian alternatif yang sedikit membantu pendapatan keluarga dan disamping itu kebiasaan warga di bapinang masih melestarikan dan memakai minyak lala dibanding minyak sawit.

PEMETAAN SUNGAI : Masuk Aman Keluar Harus Jalan Aspal .....

2012-01-17T20:52:00.000+07:00

Ketika mau masuk sungai Babaung Kecil...

Masih Bisa Masuk Nich...

Tes Dulu ach...


Yes, bisa masuk...

Ketika pekerjaan selesai dan mau keluar...

Wow...., ces tidak dapat lewat

lewat darat saja... akh..

berat juga nich...

siap untuk diceburkan ke sungai...

akhirnya selesai juga, dadah anak-anak.....

Selamat Tahun Baru 2012 : Naga Air 2563

2012-01-11T08:35:00.000+07:00

Selamat Tahun Baru 2012

dengan semangat teguh di tahun Naga Air

"semoga kebaikan, kesuksesan dan kesehatan selalu dilimpahkan kepada kita semua oleh Allah SWT, Amin..."

ROTAN : Dilarang untuk di ekspor

2011-12-22T18:23:00.003+07:00

Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan telah meneken SK Mendag No 36 Tahun 2009 tentang pelarangan eksport Rotan. Dan SK ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Menteri mengatakan : bahwa alasan melakukan penandatanganan itu adalah semata-mata untuk mendorong daya saing produk industri Rotan di masa mendatang. Disamping itu, SK ini akan dievaluasi terus secara periodik dengan melihat dan memperhatikan warga yang sudah lama bergelut di dunia rotan dan menolak pemberlakuan SK ini. Tentang penolakan yang dilakukan oleh pelaku Rotan itu adalah hal lumrah, yang jelas ini harus dilakukan untuk produksi dalam negeri.

REDD+ : Hasil KTT Perubahan Iklim, 28 Nopember - 9 Desember 2011 di Kota Durban, Afrika Selatan

2011-12-14T23:09:00.001+07:00

Garis Besar hasil dari KTT Perubahan Iklim di Durban, Afrika Selatan antara lain :

1. Negara Annex 1, (Amerika, Jepang, Kanada, Rusia, Prancis dsb) belum mendapat jaminan akan terciptanya penurunan emisi secara serempak dari berbagai negara yang mengajukan redd.
2. Tingkat keseriusan negara-negara REDD, yang didalamnya pemerintah-swasta-masyarakat masih dalam taraf kesepakatan.
3. Adanya kesepakatan Durban (Durban Flatform) mengenai tindak lanjut protokol kyoto yang mengikat pada negara-negara REDD untuk serius dalam pengurangan emisi yang didalamnya ada GCF (Global Climate Fund) dan Komite Adaptasi dan REDD+.

REDD+ : (prediksi sesaat) Dimana ada KARBON di situ ada KORBAN...

2011-11-18T11:09:00.000+07:00

REDD+ mulai menghangat seiring dengan dekatnya tahun pelaksanaan setelah 2012. Tahun tersebut adalah mulainya kegiatan setelah melalui beberapa pertemuan yang menghasilkan LoI ataupun surat kesepakatan lainnya yang mengatur di dalamnya. Sambil menunggu tahun H -nya, usaha-usaha dalam bentuk percontohan-percontohan (DA-REDD+) sedang dilakukan diberbagai daerah.

Berbagai berita tentang REDD+ berseliweran di jaringan internet, dari siapa berbuat apa? sampai berbuat apa untuk siapa?. Dari berita tersebut terangkum 2 poin penting, yaitu :

1. REDD+ akan dilaksanakan di Lahan Hutan

2. REDD+ perlu pelaksananya

Idealnya, 2 poin diatas agar terjadi paham keserasian dan kesejalanan dalam pelaksanaan REDD+, perlu menciptakan kondisi dalam bentuk simbiosis mutualisma atau saling menguntungkan.

Memang, dalam prakteknya untuk menciptakan kondisi diatas memerlukan tenaga, waktu dan biaya yang cukup besar.

Dalam Ilustrasi dibawah ini, hanya bulatan kuning saja yang sangat perlu diperhatikan, agar kegiatan REDD+ ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (sesuai kesepakatan) tanpa perlu tengok kiri tengok kanan.

Ilustrasi Molekul Senyawa

Bulat Kuning lah yang terpenting untuk lebih diperhatikan, agar :

1. Investor Karbon tidak menjadi Korban

2. Warga sekitar Karbon tidak menjadi Korban

REDD+ : Mencoba menghidupkan kembali yang sudah terbakar di lahan Gambut yang rusak...

2011-11-15T17:25:00.002+07:00

Di Kerokan Hantipan, Pulau Hanaut, Kotawaringin Timur, Kebakaran terus berulang setiap tahunnya, ratusan pohon rata menjadi abu dan beberapa meninggalkan jejak yang telah menjadi arang. Tak salah, beberapa warga menggagas lahan terbakar ditanam kembali. Tak salah beberapa warga menanam jenis pohon karet daripada pohon ramin yang puluhan tahun hidupnya hanya untuk satu kali ditebang. Tak salah beberapa warga meminta perlindungan tentang hak kelola mereka untuk masa depan. Tak salah beberapa warga meminta penjelasan tentang apa REDD itu? dikaitkan dengan rencana meng-hutan-kan kembali lahan gambut yang rusak oleh mereka. Yang menarik, beberapa warga tidak pernah menyalahkan siapa pun dengan tidak menyalahkan mereka, karena mereka mencoba menghidupkan kembali yang sudah terbakar di lahan Gambut yang rusak...

Sendiri dalam keheningan di lahan gambut yang rusak...

2011-11-10T22:41:00.000+07:00

Rotan di Sampit : Tak ada pilihan lain selain terus bekerja...

2011-11-08T20:14:00.000+07:00

Menurut berita dari beberapa warga di Sampit dan sekitarnya : bahwa ada informasi Pemerintah Pusat lewat Kementerian Perdagangan dan Industri akan me-moratorium eksport rotan asalan dan setengah jadi pada bulan desember 2011 ke negara-negara tujuan, seperti China, Singapura, India dan lainnya.

Yang jelas, berita ini jika jadi dilaksanakan sedikit banyaknya akan mempermiskin warga yang terlibat di dalamnya untuk beraktifitas di kehidupan sehari-harinya. Dan dibalik itu, kemungkinan besar Pemerintah sudah tidak mampu lagi untuk berbuat secara sadar dalam memberdayakan warga di bidang rotan ini, ujar warga. Akar masalah moratorium ini belum secara pasti diketahui, namun ada beberapa pendapat bahwa pajak, keadilan mata rantai hulu sampai hilir dan mencintai produk negara sendiri bermunculan dalam menyikapi hal ini.

Yang jelas, rencana moratorium sudah dekat, namun warga hanya bisa berujar, tak ada pilihan lain selain terus bekerja..., karena tanpa ini anak dan keluarga makan dari mana ?

Lebaran Haji di Desa Bapinang

2011-11-07T21:21:00.000+07:00

Hari Lebaran Haji atau Idul Adha (10 Dzulhijjah 1432 H) di desa Bapinang ataupun Sampit dan sekitarnya, agak berbeda sedikit dengan Lebaran Haji di daerah Pulau Jawa pada umumnya. Jika di desa Bapinang, Lebaran Haji ini nyaris sama dengan Lebaran Idul Fitri, yaitu selepas shalat Sunat Ied para warga saling datang mendatangi rumah-rumah untuk berucap mohon maaf lahir dan bathin.

Menurut para Ustadz di sana, hal ini merupakan tradisi agama yang turun menurun dan terus dipertahankan untuk menjaga kualitas persaudaraan dan tali silaturahmi.

Selamat Idul Adha, 10 Dzulhijjah 1432 H, mohon maaf lahir dan batin...

REDD+ : Tony Blair berkunjung ke kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah

2011-10-28T12:35:00.001+07:00

Tony Blair dan Teras Narang Agustin

Tony Blair (mantan Perdata Menteri Inggris) pada hari Kamis, 27 Oktober 2011 di Istana Isen Mulang kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengatakan kepada Gubernur Teras Narang Agustin, bahwa Kalteng saat ini menjadi pembicaraan di dunia, ketika berbicara tentang climate change dan redd+."Blair selama ini banyak membantu pemecahan masalah di Timur Tengah, Blair juga konsen dan peduli dengan climate change, makanya dia datang ke Kalteng, dia datang sebagai person saja, dia bekas perdana menteri yang konsen dengan masalah lingkungan," katanya lagi.

Blair akan mengundang beberapa NGO lokal, akademisi, apa yang bisa dibantu blair untuk Kalteng antara lain, masalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia, tata pemerintahan untuk good governance, dan terkait dengan data base.

(informasi dari Antaranews.com)

Desa Hanaut : Kau tersenyum meski sungai Mentaya sedang pasang...

2011-10-27T11:23:00.002+07:00

Selamat bahagia kawanku...

REDD+ : sebuah proses panjang yang berliku...

2011-10-26T00:13:00.000+07:00

Mungkin catatan ini hanya iseng saja mengenai REDD+ bersama warga bakal menjadi proses panjang yang berliku, dalam kata lain mungkin seperti panjang dan berlikunya alur sungai di kabupaten Katingan. Ibaratnya, sungai yang berawal dari hulu mengalirkan air ke dataran yang lebih rendah (diseminasi informasi), hanya beberapa ratus atau kilometer bertemu dengan sungai lain, di situlah ada arus air yang berputar cukup keras karena yang satu ingin lurus dan yang satunya lagi ingin belok kekiri (diskusi/sosialisasi/konsultasi publik), ketika tersampaikannya diskusi REDD, air bertambah banyak dan bertambah lebar sungai tersebut, namun sebelum bertambah besar lagi sungai selalu saja ada lengkungan yang menuju ke arah balik (kesepakatan-kesepakatan dengan warga), dan begitulah seterusnya proses ini berjalan.

REDD+ : Pengalaman belajar teman dengan sebagian warga di Kalteng...

2011-10-24T19:20:00.000+07:00

Pengalaman belajar dari teman-teman dengan sebagian warga di Kalteng (Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur dan sekitarnya) tentang REDD. Untuk mempermudah diseminasi informasi mengenai REDD, teman-teman mencoba membuat poster dengan konsep Q and A (tanya jawab) yang sederhana supaya sedikit besarnya sebagian warga di Kalteng memahami apa itu REDD. Rencananya, bulan Oktober ini poster disebar dibeberapa tempat khusus propinsi Kalteng yang meliputi Palangkaraya, Katingan, Kotawaringin Timur dan sekitarnya.

Poster : Apa Itu REDD ?

REDD+ : Dengan niat baik, Warga sekitar proyek akan baik juga....

2011-10-20T15:23:00.000+07:00

Program REDD+ di Kalimantan Tengah mulai memasuki proses selanjutnya setelah rentetan kegiatan COP di Bali, COP di Kopenhagen, Cancun Meksiko, dan seabreg kunjungan-kunjungan pendonor, investor REDD+ sampai menteri Norwegia dan Inggris ingin melihat Kalteng itu seperti apa setelah dinobatkan sebagai propinsi Percontohan REED+ di Indonesia. Di tambah demontrasi kegiatan atau DA-REDD+ telah dilaksanakan dan dalam perencanaan di sebagian wilayah Indonesia yang mempunyai hutan/lahan gundul ataupun di hutan lebat penyimpan karbon.

Sementara khusus untuk warga Kalimantan Tengah yang berada di tepi sungai Katingan dan Mentaya, secara histori, sebagian warganya memandang bahwa hutan merupakan sumber kehidupan mereka sehari-hari. Dengan keadaan ini, sangatlah penting kegiatan diseminasi informasi tentang REDD+ perlu di lakukan, mengapa? karena sebagian warga belum mengetahui dan mendengar langsung REDD+ itu seperti apa.

Sepertinya program REDD+ akan bisa berjalan jika disampaikan dengan niat baik dan terbuka kepada warga, dan berkeyakinan warga di sekitar proyek akan baik juga, namun entahlah, warga mau menerima atau menolak program REDD+ di hutan/lahan sumber kehidupannya? itulah yang masih "tanda tanya besar" hari ini.

Tewang Kampung di Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan

2011-10-20T00:18:00.000+07:00

Tewang Kampung adalah nama sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan. Posisinya persis memanjang di tepi sungai Katingan. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar masyarakatnya yang berada di kampung lebih banyak pada pengelolaan kebun dan sawah. Bahasa yang digunakan adalah dayak Kayan dan Ngaju, dan lancar berbahasa Indonesia. Saat ini, kepala desa Tewang Kampung adalah Bapak Yusbandi.

Kantor Kepala Desa Tewang Kampung

Untuk menuju desa Tewang Kampung, (karena belum tersedia jalan darat), ada 2 jalur transportasi sungai, yaitu di Kasongan memakai speedboat jurusan Kasongan-Katingan2 dengan biaya Rp 200.000 (6 - 9 jam) , dan di Pelabuhan Sampit memakai klotok-L jurusan Sampit-Tewang Kampung dengan biaya Rp 80.000.(3 - 4 jam).

salah satu batang di Tewang Kampung

Desa ini terbuka (tidak alergi pada tamu) dalam arti ramah dan senantiasa bisa saling mendukung dalam membangun desa karena potensi-potensi alam cukup mendukung.

Rasanya belum lengkap jalan-jalan di Katingan jika tidak singgah di desa Tewang Kampung.

Kereng Pangi : Walaupun sudah dilarang...............

2011-10-18T15:26:00.000+07:00

membuka tenda untuk berteduh sekaligus menginap

lubang-lubang Emas menjadi kolam besar

pohon kayu mana lagi yang menghalagi lubang Emas itu

Yach...., walaupun sudah dilarang keras dalam pertambangan logam Emas di Kereng Pangi, tapi tetap karena kebutuhan dapur dan tangisan anak minta susu mereka kembali..., dan tak ada pilihan lain lagi..

Pelangi di Sungai Mentaya

2011-10-16T22:58:00.000+07:00

Photo Kantor Kepala Desa Bapinang Hulu

2011-10-12T10:28:00.000+07:00

Kantor Kepala Desa Bapinang Hulu

Speedboat Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama Akan mati ?

2011-10-11T07:37:00.000+07:00

Geliat pembangunan infrastruktur bidang transportasi jalan darat di Kalteng cukup pesat. Seperti biasa, pembangunan adalah hal yang sangat menguntungkan sekaligus merugikan untuk penggiat ekonomi pencaharian. Bisa direka dengan pembangunan jembatan di sungai Kotawaringin Lama yang menurut rencana menghubungkan transportasi darat dengan Pangkalan Bun sedikitnya bisa membuat gusar penggiat ekonomi pencaharian, salah satunya adalah pengusaha speedboat yang sudah lama beraktifitas dalam transportasi Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama.

Pelabuhan Speedboat Pangkalan Bun

Pelabuhan Speedboat Kotawaringin Lama

Jembatan Kotawaringin Lama

Menurut beberapa nahkoda speedboat, dengan adanya jembatan itu kebanyakan menyebutkan sedikit banyaknya akan mengurangi jumlah penumpang. Dengan biaya Rp 60000 sekali jalan yang berdurasi antara 45 menit - 60 menit itu jika berpenumpang 3 orang akan merugi dalam biaya operasional. Namun yang menarik, para nahkoda mendukung dengan adanya pembangunan ini sepanjang menguntungkan warga banyak. Disisi lain, akankah pola berpikir mereka memanfaatkan jembatan tersebut dengan mengganti mata pencaharian? Mungkin jawabannya ada pada mereka masing-masing, karena mereka berpikir hidup ini penuh perjuangan.

Photo Kantor Kepala Desa Bapinang Hilir Laut

2011-10-10T23:16:00.000+07:00

Kantor Kepala Desa Bapinang Hilir Laut

Kudangan : aku pun tersungkur lemah...

2011-09-29T01:53:00.002+07:00

Orang sunda itu seharian menyusuri jalan mulai dari kota Nangabulik untuk sampai ke desa Karang Mas (batangkawa) yang merupakan desa terujung dari Propinsi Kalimantan Tengah. Jalan yang ditelusuri mulai dari yang beraspal mulus sampai lumpur tanah. sawit, pertanian, hutan terdegradasi sampai hutan alam yang mengagumkan masih terlihat di wilayah ini. sangat beruntung, motor supraX 125 cukup tangguh melewati medan tanjakan dan turunan yang licin dan berlumpur. ada hti, hph di daerah ini tapi tidak menunjukkan aktifitasnya. air sungai yang bening, padi tugal di perbukitan serta pondok warga lokal menyatu dengan alam sekitarnya. sesampainya di desa Karang Mas, hal pertama yang dilakukan adalah mencari warung untuk membeli bahan bakar minyak bensin, berapa pun harganya pasti dibeli yang penting barang itu ada, he...he...he.... Hal lumrah ketika warga lokal heran sekaligus ingin tahu maksud dan tujuan datang ditambah melihat kondisi pakaian yang sudah menyatu dengan tanah-tanah jalanan. yang jelas, karena sedang musim kayau beberapa warga menyarankan untuk berhati-hati dalam perjalanan menuju penginapan di desa Sepoyu atau di desa Kudangan Kecamatan Delang. hari sudah beranjak sore dan bersiap meninggalkan desa dengan berpamitan, dan rasa tenteram karena bahan bakar penuh ternyata bercampur juga dengan rasa sedikit takut kemalaman di jalan, tak segan tanjakan dan turunan licin lumpur dan berbatu disikat habis sambil memperhitungkan batas kecepatan normal motor supaya sedikit tidak rusak. jam hp menunjukkan pukul 18.34 WIB dan tiba di pertigaan sepoyu delang dan motor pun sedikit dinaikan gasnya karena jalanan sudah beraspal dicampur tanah merah keras. tak terasa penginapan sepoyu pun terlewat dan entah kenapa gas motor sepertinya tidak mau turun dan kepalang tanggung untuk menuju desa kudangan yang belum pernah tahu dan dimana letaknya. akhirnya sekitar pukul 20.12 WIB tiba di desa Kudangan yang hening tapi meriah dan banyak truk-truk pengangkut istirahat di desa ini. penginapan pun di dapat, seperti punya rasa penasaran yang kuat untuk mencoba minuman lokal (milo) yang wangi dan menghangatkan untuk meluruskan kembali struktur tulang, sendi dan urat darah. hal itu sangat mudah didapat dan banyak beredar karena sudah tradisi warga lokal. dan mencoba milo sambil berbincang dengan warga, entahlah baru 1 gelas kecil, bagian tubuh mulai dari mata, kepala sampai sendi tulang seolah berputar kencang dan lemas seperti ada gempa di tempat itu, aku pun menyerah untuk tidur namun sampai malam terus berputar kepala ini dan panas, akhirnya tempat mandi disulap menjadi tempat tidur sementara, yach ..., setelah seharian berjalan di kudangan aku tersungkur lemas...

Peraturan-Peraturan Kegiatan REDD+ di Indonesia

2011-09-28T22:27:00.001+07:00

Dibawah ini merupakan kumpulan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan kesepakatan-kesepakatan yang mengatur cara bermain untuk usaha kegiatan mitigasi perubahan iklim dalam kerangka REDD+ di Indonesia.

Kumpulan ini didapat dari media kemenhut, lsm lingkungan dan media elektonik.

1. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.63/Menhut-II/2011

Tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai.

2. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.62/Menhut-II/2011

Tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Berbagai Jenis Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI).

3. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.61/Menhut-II/2011

Tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon 2011.

4. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.60/Menhut-II/2011

Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan Dan Rencana Teknik Tahunan Di Wilayah Perum Perhutani.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011

Tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+)

6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.59/Menhut-II/2011

Tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi.

7. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.58/Menhut-II/2011

Tentang Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Banteng (Bos Javanicus) Tahun 2010 -2020.

8. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.57/Menhut-II/2011

Tentang Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kehutanan Tahun 2012.

9. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.56/Menhut-II/2011

Tentang Sistem Akuntansi Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.

10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.55/Menhut-II/2011

Tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman.

11. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.54/Menhut-II/2011

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2011 Tentang Standar Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model.

12.Surat Keputusan Menteri Nomor: SK.323/Menhut-II/2011
Surat keputusan ini tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru Pemnfatan Hutan, Penggunaan Kawasan HUtan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain.

13. P.47/Menhut-II/2011, 8 Juni 2011 Tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2011 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Demonstration Activities REDD

Peraturan ini bertujuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan urusan pemerintahan di bidang kehutanan bagi daerah.

14.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011, 19 Mei 2011

Peraturan ini tentang Penggunaan kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah, ditetapkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

15.Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011

Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

16. Peraturan Menteri Kehutanan No P.12/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2011
Rehabilitasi hutan dan lahan di daerah aliran sungai prioritas perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak melalui pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Peraturan ini merupakan acuan untuk mewujudkan hal tersebut.

17. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan
Pedoman ini bertujuan agar pelaksanaan reklamasi hutan dapat dilakukan sesuai dengan pola umum, standar dan kriteria pemulihan hutan supaya dapat kembali berfungsi secara optimal sesuai peruntukannya.

18.Surat Keputusan Menteri Nomor: SK.624/Menhut-II/2010
Surat keputusan ini tentang Pembentukan Komite Pengarah dan Kelompok Kerja Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan.

19. Peraturan Direktur Jenderal BPK No. P.3/VI-Set/2010 tanggal 4 Mei 2010

Peraturan Direktur Jenderal BPK ini tentang Pedoman Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Kegiatan Pemanfaatan Hutan Lestari pada Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu proporsional.

20. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi
Regulasi ini menyederhanakan proses pemberian izin usaha pemanfaatan hutan untuk memberikan kepastian dan kemudahan berinvestasi dab menghindari tingginya biaya investasi.

21. Keputusan Presiden No. 19 tahun 2010 tentang Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+
Satuan Tugas ini dibentuk untuk mempersiapkan implementasi surat pernyataan kehendak (Letter of Intent) kerja sama dengan Pemerintah Norwegia tentang REDD secara terpadu.

22. Surat Pernyataan Kehendak antara Indonesia dan Norwegia tahun 2010 tentang Kerja Sama dalam Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
Kemitraan perubahan iklim ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi, degradasi hutan dan konversi lahan gambut melalui dialog mengenai kebijakan perubahan iklim internasional serta melakukan kolaborasi dan memberikan dukungan dalam pengembangan dan implementasi strategi REDD+ Indonesia.

23. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
Regulasi ini mengatur perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk memastikan bahwa tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dipenuhi dengan berlandaskan optimalisasi distribusi fungsi, manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.

24. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Regulasi ini menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

25. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perijinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon adalah salah satu bentuk pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung. Tata cara Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) tersebut diatur dalam peraturan ini.

26. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)
Regulasi ini mengatur tentang lokasi dan pelaku REDD, persyaratan, tata cara permohonan, penilaian dan persetujuan, jangka waktu, hak dan kewajiban, penetapan referensi emisi, pemantauan, dan pelaporan, verifikasi dan sertifikasi,serta distribusi insentif dan pertanggungjawaban.

27. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang Reklamasi Hutan
Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan diutamakan melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat. Rehabilitasi diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi dan penghijauan serta reklamasi hutan dan keberhasilannya ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat.

28. Peraturan Presiden No. 46 tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim
Dewan ini dibentuk untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan memperkuat posisi Indonesia di forum negosiasi internasional.

29. Peraturan Menteri Kehutanan No P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)
Regulasi ini mengatur tentang lokasi, pelaksanaan, serta tata cara permohonan dan persetujuan penyelenggaraan demonstration activities pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD).

30. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2008 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah
Rencana induk ini mengatur tentang visi, strategi, perencanaan dan pembiayaan, arahan fungsi kawasan hutan, arahan program aksi konservasi pengembangan lahan gambut serta tahapan implementasi arahan fungsi kawasan hutan gambut.

31. Instruksi Presiden No. 2 tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah
Instruksi Presiden ditujukan untuk mempercepat rehabilitasi dan revitalisasi lahan gambut di Kalimantan Tengah dan merupakan tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang pedoman umum perencanaan dan pengelolaan lahan gambut di propinsi tersebut.

32. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
Regulasi ini memfasilitasi pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan hutan tanaman, pengendalian degradasi hutan serta peningkatan perekonomian nasional, termasuk perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan .

33. Undang-Undang No. 17 tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim)
Melalui undang-undang ini, Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari Protokol Kyoto yang disepakati dunia internasional sebagai mekanisme untuk mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer berdasarkan tanggung jawab bersama yang dibedakan (common but differentiated responsibilities) dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi tiap-tiap negara.

34. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
Undang-undang ini dibuat untuk memastikan bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, dikelola secara berkelanjutan, keberadaannya dipertahankan secara optimal dan daya dukungnya dijaga.

35. Undang Undang No. 6 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim
Undang-undang ini menunjukkan peran aktif Indonesia di tingkat internasional dalam upaya mencegah meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer.

Photo Kantor Kecamatan Pulau Hanaut, Kotawaringin Timur

2011-09-22T11:00:00.000+07:00

Pasar dan Pelabuhan Samuda

2011-09-21T22:24:00.000+07:00

Pasar H. Umar Hasyim atau dikenal dengan nama Pasar ini terletak di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kotawaringin Timur. Setiap harinya, pasar ini ramai dikunjungi oleh warga dari berbagai desa-desa di kecamatan bagian selatan Kotawaringin Timur dan juga dari kecamatan yang terletak di Kabupaten Katingan. Barang-barang yang ada di pasar ini serba lengkap mulai dari pangan, sandang papan, perbengkelan sampai alat komunikasi. Dalam soal harga, pasar ini sangat kompetitif malah cenderung lebih murah dengan harga yang ada di pasar Sampit.

Akses moda transportasi ada 2 alternatif, lewat jalan aspal dan sungai Mentaya. Daya dukung akses ini dilengkapi juga oleh keberadaan terminal dan Pelabuhan.

Di Kerokan Hantipan, Lahan Karet seluas 12 Ha Terbakar Habis

2011-09-19T21:46:00.000+07:00

Setelah 2 tahun berjuang bersama-sama untuk meningkatkan ekonomi keluarga lewat penanaman pohon karet di kerokan Hantipan, lahan karet seluas 12 ha milik 6 dari 10 anggota kelompok Gambut Lestari Desa Bapinang Hulu ludes terbakar. Sejarah terus berulang di daerah ini, walau telah me-list penanggulangan, koordinasi kelompok sampai penyediaan alat, tetap saja jika nasib buruk menghampiri dalam sekejap lahan untuk masa depan itu lenyap tanpa ada satu batang rumput pun yang berdiri. Memang bulan Agustus menuju hari raya Idul Fitri itu, daerah ini kering kerontang dan kerokan hantipan pun hanya berkedalaman 2 cm. Beruntung tidak semuanya terbakar habis, karena kelompok datang dan bahu-membahu memadamkan api yang disinyalir datang dari bekas bakaran makan malam pemburu rusa.

Cara Membuat Getah Jelutung/pantung (dyera lowii) dan Pemasaran

2011-09-13T09:57:00.012+07:00

Tahapan membuat getah Jelutung/Pantung (dyera lowii) dan pemasaran
1. menyiapkan wadah ember/timba/baskom ukuran besar yang telah dibalur/diolesi oleh tanah liat.
2. mencurahkan getah jelutung/pantung ke wadah yang sudah disiapkan
3. mencampur dengan air
4. menambahkan pengental getah dengan asam cuka/terusi
5. diaduk sampai rata mencampur selama 15 menit
6. menunggu reaksi pengentalan dan kering
7. pengumpulan jelutung/pantung yang sudah kering dalam kolam berair
8. pengangkutan getah jelutung/pantung jadi dengan alat transportasi
9. penimbangan untuk dipasarkan

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7) (8) (9)

Photo Kantor Kecamatan Seranau

2011-09-12T08:59:00.005+07:00

Selamat Idul Fitri 1432 H

2011-09-09T08:44:00.001+07:00

Selamat Idul Fitri 1432 H,

" Minal Aidzin wal Faidin, Mohon Maaf Lahir dan Batin"

Lampit/Tikar Purun dari Desa Batuah Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur

2011-08-19T10:56:00.009+07:00

Lampit atau Tikar yang berbahan dasar purun (tumbuhan/semacam rumput yang hidup dalam genangan air gambut) gampang dicari di kota sampit dan sekitarnya. harganya bervariasi mulai dari yang murah sampai yang mahal tergantung pada motif dan tingkat kesulitan pembuatannya. Salah satu sumber pembuat lampit di Kotim adalah Desa Batuah. Di desa ini banyak pengrajin yang melibatkan para ibu-ibu dan perempuan anak sekolah. Kerajinan ini merupakan sumber penghasilan utama dan sumber penghasilan sampingan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Di desa ini bentuk pengrajin masih bersifat kelompok dan individual dan belum berkoperasi.

Selamat Ulang Tahun Indonesia-ku

2011-08-15T16:23:00.004+07:00

Selamat Ulang Tahun Indonesia-ku yang ke 66.
17-08-1945 - 17-08-2011.
Merdeka...Merdeka...Merdeka...
Semoga bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan bermartabat.

F G D

2011-08-12T09:26:00.005+07:00

focus group discussion (fgd) adalah sebuah metode diskusi yang terfokus pada perekaman jejak ataupun pada pemikiran mengenai rencana kegiatan. biasanya, fgd ini dilakukan oleh 5-10 orang yang di pandu oleh moderator. lama waktu efektipnya sekitar 1-2 jam saja atau tergantung kebutuhan. moderator biasanya memberikan pertanyaan-pertanyaan kunci menurut kebutuhan yang harus dijawab serta dipikirkan oleh pelaku fgd tersebut.
didunia warga lokal, biasanya pertanyaan yang diajukan oleh moderator antara lain tentang :
1. wilayah
2. sejarah desa
3. kejadian spektakuler desa
4. kalender musim
5. monografi desa
6. dan lain menurut kebutuhan

hal-hal yang menarik adalah memperhatikan wajah dan cara berbicara warga. dan jika disepakati hasil diskusinya baru dituliskan pada sebuah kertas rencana. faktor yang penting juga adalah adalah adanya humor dan menyemangati warga yang biasa diam supaya berpartisipasi dalam penyampaian informasinya. karena tujuan akhir fgd adalah untuk mereka sendiri.

Belajar Bersama Warga dalam Pelatihan Karet Entris di KM 56 Sampit-Pangkalan Bun

2011-08-10T09:38:00.004+07:00

Dalam mendukung dan meningkatkan kapasitas warga untuk lebih mengetahui cara berkebun karet yang baik, dilakukan belajar bersama dalam pelatihan karet entris di KM 56 Sampit-Pangkalan Bun. Warga yang hadir merupakan perwakilan dari desa Kampung Melayu, Tewang Kampung Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan, serta warga Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau dan Desa Bapinang Hulu Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur. Tujuan acara ini adalah menyiapkan dan meningkatkan kapasitas warga dalam kegiatan berkebun karet yang berkualitas.

Selamat Menjalankan Ibadah Puasa 1432 H

2011-08-04T15:15:00.001+07:00

Redaksi blog heesdileuweung mengucapkan :
" Selamat Menjalankan Ibadah Puasa 1432 H "

Ziarah Ke Makam Kyai Gede di Kotawaringin Lama

2011-07-06T08:33:00.002+07:00

Makam Kyai Gede

Rumah Makam Kyai Gede

Masjid Kyai Gede di Kotawaringin Lama

Peta Perjalanan Kyai Gede

Ziarah ke makam Kyai Gede di Kotawaringin Lama

Kreasi Ibu-ibu di Bapinang

2011-07-05T10:44:00.003+07:00

Kegiatan yang sering dilakukan oleh Ibu-ibu di Bapinang untuk membantu kehidupan dan penghidupan rumah tangganya.

Pemetaan Partisipatif di Desa Bapinang Hulu

2011-06-21T08:45:00.003+07:00

Pemetaan Partisipatif adalah penggambaran wilayah pada selembar kertas yang dikerjakan secara bersama-sama dengan berbagai pihak yang ada di wilayah tersebut. Alat-alat yang digunakan dalam pemetaan ini antara lain : GPS (global position system), kompas, peta dasar Bakosurtanal, alat tulis, alat transportasi. Inti dari pemetaan partisipatif ini adalah adanya pengakuan dari berbagai pihak manapun terhadap wilayah yang dipetakan. Peta ini bisa berfungsi untuk rencana tata guna lahan di wilayah tersebut.

Cara Sederhana Menghitung Kayu Olahan per M3

2011-06-10T08:31:00.001+07:00

Ada beberapa warga Indonesia ataupun mungkin banyak belum mengetahui bagaimana cara menghitung secara sederhana kayu olahan per M3-nya (meter kubik). Informasi ini didapatkan langsung dari para logger (penebang). Memang ada beberapa cara, namun dengan cara sederhana ini bisa diingat dan dihitung secara cepat :

contoh penghitungan sederhana itu adalah sebagai berikut :
Misalnya jika memesan papan dengan ukuran : lebar 20 cm, tebal 2 cm, panjang 4 meter. dengan memakai rumus ini,

Lebar x Tebal x Panjang x ........ = 10.000

maka hasilnya adalah : 20 x 2 x 4 x 62 = 10.000
jadi papan yang dipesan tersebut berjumlah 62 - 63 keping papan.

Begitulah seterusnya dan bagaimana pesanan ukuran kayu olahan.

Peta Suku Dayak di Kalimantan

2011-06-09T14:53:00.003+07:00

Informasi ini didapatkan dari seorang teman, namun pembuatnya tidak diketahui. Dan mudah-mudahan informasi ini sedikit banyaknya dapat menjadi pengetahuan.

Suku Dayak di Pulau Kalimantan terbagi atas 7 suku besar, diantaranya :

1. Dayak Ngaju
- Dayak Ngaju terbagi atas 53 suku kecil
- Dayak Maanyan terbagi atas 8 suku kecil
- Dayak Dusun terbagi atas 21 suku kecil

2. Dayak Apu Kayan
- Dayak Kenya terbagi atas 24 suku kecil
- Dayak Kayan terbagi atas 10 suku kecil
- Dayak Bahau terbagi atas 26 suku kecil

3. Dayak Heban/Iban (Dayak Laut)
- Dayak Iban terbagi atas 11 suku kecil

4. Dayak Klemantan (Dayak Darat)
- Dayak Klemantan terbagi atas 47 suku kecil
- Dayak Ketungau terbagi atas 40 suku kecil

5. Dayak Murut
- Dayak Murut terbagi atas 28 suku kecil
- Dayak Idaan terbagi atas 6 suku kecil
- Dayak Tidong terbagi atas 10 suku kecil

6. Dayak Punan
- Dayak Punan terbagi atas 24 suku kecil
- Dayak Basap terbagi atas 20 suku kecil
- Dayak Ot terbagi atas 3 suku kecil
- Dayak Bukat terbagi atas 3 suku kecil

7. Dayak Ot Danum
- Dayak Ot Danum terdiri atas 61 suku kecil

Pisang Seribu

2011-06-08T12:11:00.002+07:00

Memang jarang ada pisang yang buahnya melebihi dari 25 buah, tapi pisang di kasongan ini lebih dari 800 buah dalam satu jantungnya, yah inilah pisang seribu warga kasongan menyebutnya.

Hutan Di Kalimantan Tengah : Musibah atau Anugerah untuk Warga?

2011-06-07T21:02:00.005+07:00

banyak peraturan pemerintah, undang-undang ataupun intruksi presiden yang melarang warga dekat ataupun jauh dari hutan untuk memanfaatkan kayu dari pohon ataupun menebang pohon di tanah milik negara. undang-undang tersebut lahir diatas tahun 2000-an, karena hutan secara besar-besaran ditebang secara liar dan tidak mendapatkan hasil untuk negara. secara sadar, warga yang ada disekitar hutan mengakui jika hutan rusak bencana datang. namun dibalik sadarnya itu, warga bertanya apa yang harus dilakukan, padahal hutan adalah sumber hidup saya ? kekisruhan pun terjadi karena segala bentuk persiapan pelarangan itu tidak membawa pengalihan atau mengganti mata pencaharian mereka. sudah diprediksi sebelumnya, bahwa main kucing-kucingan akan terjadi pada sumber kehidupan ini. main mata dengan aparat ataupun pengalihan angkutan dari siang menjadi malam adalah hal yang biasa dilakukan di sungai Mentaya. ada sebuah kesulitan untuk merubah seseorang yang terbiasa di hutan diganti penghidupannya untuk menjadi pelestari hutan, sesulit juga pemerintah mencanangkan pelarangan pembalakan liar yang sebenarnya.

Inpres No 10 Tahun 2011

2011-05-26T10:45:00.004+07:00

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN
PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menyeimbangkan dan menselaraskan pembangunan ekonomi, sosial,
budaya dan lingkungan serta upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang dilakukan
melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dengan ini

menginstruksikan:
Kepada :
1. Menteri Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Lingkungan Hidup;
4. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan;
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
7. Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional;
8. Ketua Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ atau
Ketua lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus di
bidang REDD+;
9. Para Gubernur;
10. Para Bupati/Walikota;
Untuk…

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Untuk :
PERTAMA: Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan
kewenangan masing-masing untuk mendukung penundaan pemberian izin
baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan
konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan
produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area
penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan
Izin Baru yang menjadi Lampiran Instruksi Presiden.
KEDUA : Penundaan pemberian izin baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan
lahan gambut, dengan pengecualian diberikan kepada:
a. Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri
Kehutanan;
b. Pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu:
geothermal , minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi
dan tebu;
c. Perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan
hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku;
dan
d. Restorasi ekosistem.
KETIGA…

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KETIGA : Khusus kepada:
1. Menteri Kehutanan:
a. Melakukan penundaan terhadap penerbitan izin baru hutan
alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi,
hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan
produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi)
berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.
b. Menyempurnakan kebijakan tata kelola bagi izin pinjam pakai
dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.
c. Meningkatkan efektivitas pengelolaan lahan kritis dengan
memperhatikan kebijakan tata kelola hutan dan lahan gambut
yang baik, antara lain melalui restorasi ekosistem.
d. Melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penundaan Izin Baru
pada kawasan hutan setiap 6 (enam) bulan sekali.
e. Menetapkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru hutan alam
primer dan lahan gambut pada kawasan hutan yang telah
direvisi.
2. Menteri Lingkungan Hidup:
Melakukan upaya pengurangan emisi dari hutan dan lahan gambut
melalui perbaikan tata kelola pada kegiatan usaha yang diusulkan
pada hutan dan lahan gambut yang ditetapkan dalam Peta Indikatif
Penundaan Izin Baru melalui izin lingkungan.
3. Menteri…

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Menteri Dalam Negeri:
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Gubernur dan
Bupati/Walikota dalam pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional:
Melakukan penundaan terhadap penerbitan hak-hak atas tanah
antara lain hak guna usaha, hak pakai pada areal penggunaan lain
berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.
5. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional:
Melakukan percepatan konsolidasi Peta Indikatif Penundaan Izin
Baru ke dalam revisi peta tata ruang wilayah sebagai bagian dari
pembenahan tata kelola penggunaan lahan melalui kerjasama
dengan Gubernur, Bupati/Walikota, dan Ketua Satuan Tugas
Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ atau Ketua lembaga
yang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus di bidang REDD+.
6. Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional:
Melakukan pembaharuan peta tutupan hutan dan lahan gambut
sesuai Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan dan
areal penggunaan lain setiap 6 (enam) bulan sekali melalui
kerjasama dengan Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan
Nasional, dan Ketua Satuan Tugas Persiapan Pembentukan
Kelembagaan REDD+ atau Ketua lembaga yang dibentuk untuk
melaksanakan tugas khusus di bidang REDD+.
7. Para…

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

7. Para Gubernur:
Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru
pada kawasan hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain
berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.
8. Para Bupati/Walikota:
Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru
pada kawasan hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain
berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.
KEEMPAT : Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada areal penggunaan lain yang
merupakan hasil pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KETIGA angka 6 ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
KELIMA : Penundaan pemberian izin baru, rekomendasi, pemberian izin lokasi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan selama 2 (dua)
tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.
KEENAM : Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dilaporkan oleh Menteri Kehutanan
kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila
diperlukan.
KETUJUH : Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan dan/atau Ketua Satuan Tugas Persiapan Pembentukan
Kelembagaan REDD+ atau Ketua lembaga yang dibentuk untuk
melaksanakan tugas khusus di bidang REDD+ melakukan pemantauan
pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan hasilnya kepada
Presiden.
KEDELAPAN: Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.
Instruksi ...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd

Retno Pudji Budi Astuti

Apa itu FpIC ?

2011-05-04T09:59:00.003+07:00

FpIC adalah kependekan dari Free, prior and Informed Consent. Mungkin jika dibahasa Indonesia-kan padanannya adalah persetujuan/kesepakatan tanpa ada paksaan atas dasar informasi awal. Biasanya, FpIC dilakukan ketika sebuah instansi/perusahaan atau apapun ingin bergiat di wilayah yang ada penduduknya. Proses ini mengedepankan perijinan/kesepakatan dengan warga sekitarnya mengenai setuju atau tidak setujunya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan.
Hal mengenai FpIC biasa dilakukan lewat diskusi konsultasi publik dahulu bersama warga, dan warga bisa memutuskan untung rugi lewat pemikiran logisnya.
Dengan adanya FpIC ini, warga diuntungkan pada :
1. dilibatkannya dalam proses diskusi informasi
2. adanya penjelasan dasar kegiatan
3. terbangunnya demokratisasi
4. peningkatan posisi tawar terhadap pihak luar
5. terbangunnya agenda besar kampung/desa